REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua program khusus tengah dijalankan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan dan tertinggal).
"Ada dua program. Satu, yaitu listrik masuk desa (lisdes). Pemerintah menugaskan PLN untuk membangun jaringan listrik," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (22/8).
Jonan menambahkan, program listrik perdesaan akan menyasar ke 10.000 desa hingga 2019 yang selama ini penyediaan listriknya ala kadarnya atau limited services. "Saya akan usahakan sampai 2019 ini minimal ada lampunya walaupun belum bisa pasang TV," sambungnya.
Selain itu, ada juga pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). "Ada lagi 2.519 desa tanpa jaringan listrik sama sekali. Untuk menjembatani ini melalui Peraturan Presiden (Nomor 47 tahun 2017), Pemerintah membangun independent home solar system. Jadi dipasang tenaga surya yang kecil paling tidak bisa menerangi 4 lampu," jelas Jonan.
Mengamini apa yang disampaikan Menteri ESDM, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan, Maritje Hutapea secara spesifik menekankan bahwa pembagian dan pemasangan LTSHE akan jadi fokus Pemerintah saat ini dan tahun depan di subsektor EBTKE. "Yang penting (semua wilayah) terang dulu, sambil menunggu jaringan (listrik) masuk" ujar Maritje.
Ia menambahkan semua masyarakat Indonesia punya hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan di sektor energi. "Mereka (masyarakat perdesaan) punya hak yang sama dengan masyarakat di kota untuk mendapatkan listrik," lanjut Maritje.
Maritje berharap, penyediaan listrik ini mampu mendorong masyarakat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan produktif ke depannya. "Listrik ini tidak hanya untuk penerangan. Justru yang lebih penting itu adalah gimana listrik itu untuk kegiatan-kegaiatan yang produktif," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika