REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Fanshurullah Asa optimistis tentang penerapan BBM satu harga. Dia mengatakan sudah sudah menemukan beberapa penyebab mengapa jual beli BBM harganya  tidak sesuai atau tidak seragam.

Dalam high level meeting bersama Pertamina si Kantor BPH Migas, Jumat (8/8) BPH Migas mengusualkan dana untuk Pertamina.  "BPH menawarkan solusi, kenapa tidak kami usulkan uang satu triliun untuk Pertamina," kata Fanshurullah.

Dia mejelaskan dana tersebut didapatkan dari sisa uang yang dimiliki BPH dari iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 1,2 triliun pertahun. Sementara BPH Migas hanya memakai dana tersebut kurang lebih sebesar Rp 200 miliar. Jika memungkinkan, dana itu akan diberikan tahun 2018. Jika meleset, dana tersebut diberikan tahun 2019.

Fanshurullah mengharapkan dana tersebut bisa membantu Pertamina agar tidak memiliki beban terlalu besar untuk mengoptimalisasi program BBM satu harga. "Ada sekitar dua ribuan kecamatan. Di dalamnya ada 21 ribu desa sementara Pertamina ngos-ngosan sudah keluarkan Rp 300 miliar," ujar dia.

Direktur Utama Pertamina Elia Masaa Manik mengatakan terkait dana yang akan diberikan dari BPH Migas tersebut menjadi salah satu yang disepakati dalam pertemuan ini. Meskipun begitu, dia tidak menutup kemungkinan pihaknya juga memiliki opsi tambahan terkait optimalisasi BBM satu harga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika