REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta layanan perizinan untuk perumahan dapat dipercepat di seluruh daerah.
"Masalah pertama, perizinan, selalu yang disampaikan ke saya, 'Pak perizinan'. Urusan ini dari dulu sampai sekarang tidak rampung-rampung. Ini masalah klasik dan sering membuat jengkel para pengembang properti karena mereka ingin cepat dan kita mempersulit seperti ini yang harus dihilangkan," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Pameran "Indonesia Properti Expo 2017" di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (11/8).
Presiden pun berjanji akan mengecek satu per satu daerah mana yang perizinan perumahannya masih sulit. "Nanti saya langsung saya telepon gubernur, bupati, wali kotanya. Kita memang harusnya tidak mengurus-urus seperti itu, tapi memang harus kita urus, kalau tidak, tidak rampung-rampung masalah tadi karena kita ini senang membelenggu diri kita sendiri dengan peraturan yang banyak, peraturan perizinann yang 'ngejlimet', padahal sekarang ini eranya era kecepatan," kata Persiden.
Ia mengingatkan bahwa hanya daerah yang cepat memberikan pelayananlah menjadi daerah yang memenangi kompetisi. "Saya titip semuanya, perda-perda yang meruwetkan itu langsung dihilangin saja, batalkan, tidak usah membuat perda yang banyak, semakin sedikit membuat perda semakin baik," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, dalam paket kebijakan ekonomi ke-13, pemerintah telah memangkas hampir 50 persen total jumlah izin pembangunan rumah atau perumahan. "Tapi mohon maaf, ini juga masih kurang, baru 50 persen. Potong saja menjadi 10 persen. Izin itu digabung-gabung saja, syarat dijadikan izin, yang banyak seperti itu, benar tidak? Syarat kok jadi izin, itu yang harus dihilangkan. Tolong nanti untuk REI yang masih banyak izinnya, yang belum dipangkas, yang masih memberatkan, tolong diberitahukan kepada saya," kata Presiden.
Presiden juga mengapresiasi perizinan perumahan di sejumlah daerah yang hanya butuh 6,5 jam. "Ini juga perlu kita apresiasi. Saya kira sudah kuno sekali kalau mengurus izin dalam waktu hari, itu sudah kuno, apalagi sampai minggu, lebih kuno lagi, apalagi bulan, sangat kuno sekali. Sudah malu-maluin lah kalau izin sampai berbulan-bulan itu. Sudah tidak zamannya," kata Presiden.
Ia pun meminta agar Menteri PUPR dan Menteri BUMN dapat memberikan penghargaan selain piala kepada daerah yang dapat mempercepat proses perizinan perumahan. "Tapi saya titip, Pak Menteri PU, Bu Menteri BUMN, ini gubernur, bupati, wali kota jangan hanya diberi piala. Tahu toh maksud saya? Berikan dong, program yang jalannya rusak di Sulawesi, beri, yang di Jawa Barat, beri, Sulawesi Utara beri. BUMN juga sama, airport-aiport milik Angkasa Pura perlu diperbesar untuk bupati, wali kota yang tadi diberi itu lho, masak piala saja," tutur Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
