REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta para menteri mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang merupakan kerja sama dengan pihak lain yang hingga saat ini belum juga dimulai.
"Ada proyek pelabuhan, kilang dan lainnya, pokoknya pertanyaannya mengapa belum mulai juga," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai pertemuan Presiden Jokowi dengan menteri-menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/8).
Menurut Darmin, Presiden Jokowi mengingatkan agar investasi segera masuk ke Indonesia antara lain dengan mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dengan pihak asing. "Presiden meminta agar sejumlah proyek diberi perhatian, walaupun ini sebenarnya sudah proyek lama," kata Darmin.
Senada dengan Darmin, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi memerintahkan semua proyek infrastruktur dipercepat dan dipermudah prosesnya. "Itu perintah Presiden, misalnya seperti proyek listrik di mana saja, Pelabuhan Patimban Subang, jalan tol, LRT, nanti semua LRT tidak elevated lagi tapi di bawah tanah supaya cost-nya lebih efisien," katanya.
Ia menegaskan percepatan itu untuk semua proyek infrastruktur. "Semua dipercepat, jangan terlalu banyak negosiasi yang enggak jelas," katanya.
Sementara Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan Presiden minta pengerjaan Proyek Pelabuhan Patimban, kereta cepat Jakarta-Surabaya dipercepat, termasuk negosiasi dengan semua partner.
"Intinya Presiden ingin agar dilakukan suatu percepatan semua proyek-proyek kerja sama. Untuk Patimban saya sore ini akan ketemu Dubes Jepang dan saya akan klarifikasi berbagai hal. Sebelum ini saya sudah rencanakan pertemuan dengan Dubes Jepang untuk menyiapkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya," katanya.
Ia menyebutkan untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang dilakukan joint study Indonesia dengan JICA. "Kalau untuk Patimban, sekarang kita menyiapkan syarat-syarat administrasi yang akan kita ajukan September 2017 kepada JICA," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika