REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, persoalan investasi dana haji untuk infrastruktur bukan hanya pada aturan, tapi juga momentum yang kurang tepat. Sebab, komunikasi pemerintah selama dipimpin presiden Jokowi kurang terlalu bagus.

''Momentumnya bermasalah, kondisi komunikasi dengan umat Islam tidak terlalu baik,'' kata Bhima dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Ahad (6/8).

Ia menilai, rencana Jokowi menggunakan dana haji untuk infrastruktur karena utang pemerintah saat ini sudah menumpuk. Bhima mengungkapkan, utang jatuh tempo yang harus dibayar hingga 2018 saja mencapai Rp 810 triliun. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur juga dianggap berisiko.

''Realisasi pembangunan infrastruktur masih 9 persen, artinya risiko infrastruktur cukup besar,'' ujarnya.

Bahkan, Bhima menduga rencana penggunaan dana haji ini demi menutupi defisit anggaran pemerintah yang kian membesar. Oleh karena itu, ia meminta jangan sampai pemanfaatan dana haji ini karena pemerintah tidak sanggup membiayai infrastruktur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan, dana haji hanya akan diinvestasikan ke proyek yang aman, serta memiliki potensi imbal hasil yang besar. Ia mencontohkan, salah satunya adalah di bidang energi.

Ia mengatakan, sudah ada pembangkit listrik yang telah mandatangi kontrak dengan PLN. Saat pembangkit listrik itu selesai dan beroperasi, PLN bisa membeli daya listrik yang dihasilkan.

''Jadi aman, karena penerimaannya sudah dijamin dengan PPA (Power Purchase Agreement) tadi,'' ucap Bambang.

Ia menambahkan, sektor yang bisa digunakan melalui dana haji adalah bandara. Menurut dia, bandara memiliki aktifitas yang cukup padat dan sibuk. Sehingga, punya potensi untung dengan jumlah penumpang yang cukup besar.

Ketiga, lanjutnya, adalah proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KBPU) yang sudah disepakati dengan availability payment. Artinya, investor membangun terlebih dahulu sampai selesai, setelah beroperasi, maka pemerintah membayar jasa layanan dari infrastruktur tersebut.

''Jadi ada kepastian pemerintah nantinya akan membayar infrastruktur, dan proyek itu akan menerima penerimaan,'' tegas Bambang.

Terakhir, investasi yang paling menjanjikan adalah jalan tol. Ia menyatakan, tidak ada kerugian dalan investasi jalan tol, karena banyaknya kendaraan yang lewat. Lalu, investasi yang sangat mungkin dilakukan adalah di proyek jalan tol, khususnya jalan yang dilewati oleh banyak kendaraan. Ia meyakini tak ada kerugian melakukan investasi di sektor tersebut.

''Jadi ini memang akan sangat cocok dengan BPKH, karena dana haji itu adalah milik calon haji,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika