REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak bertindak di luar batas. Ini terkait dengan aksi mogok kerja yang dimulai sejak Kamis (3/8) dan direncanakan hingga 10 Agustus 2017.
Luhut ditemui seusai penganugerahaan gelar Perekayasa Utama Kehormatan di Jakarta, Kamis (3/8), mengatakan jika serikat pekerja ingin menyampaikan komplain atas hal yang tidak sesuai seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik. Hal itu demi menjaga produktivitas perusahaan dalam melakukan pelayanan.
"Saya ingin imbau, jangan aneh-anehlah. Kalau ada hal-hal yang tak benar, ya, diberi tahu. Akan tetapi, jangan buat produktivitas enggak bagus," katanya.
Ia bahkan meminta aparat keamanan untuk melihat jika ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi. "Kalau perlu diproses hukum, ya, kami proses hukum. Jangan demo-demo yang enggak jelas itu. Demo itu kalau memang ada hak dia yang enggak dilakukan (diberikan). Di luar, misalnya UMR atau lainnya, ini 'kan tidak," ujarnya.
Luhut pun mengaku bingung dengan aksi yang dilakukan SP JICT. Karena, penghasilan pegawai JICT untuk bagian operator saja mencapai sekitar Rp 36 juta per bulan.
"Saya juga bingung. Gajinya nomor dua tertinggi di dunia, sebesar Rp 36 juta atau berapa untuk operator di situ. Saya saja menteri gajinya cuma Rp 19 juta. Aneh tuh. Katanya bonusnya kurang, saya enggak tahu. Ini akan dicek," tuturnya.
Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengatakan, meskipun ada aksi mogok dari para pekerja, namun dirinya memastikan jika situasi dan kondisi di JICT aman dan terkendali. Bahkan seluruh proses bongkar muat dan pengalihan muatan tetap berjalan optimal sejalan dengan rencana kontingensi yang telah disusun manajemen.
"Rencana kontingensi yang kami siapkan berjalan dengan baik. Kami akan terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan, dan pemangku kepentingan lainnya agar kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan optimal, sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi nasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika