REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN) bersama dengan organisasi organisasi petani lainnya seperti Mari Sejahterakan Petani (MSP), menyelenggarkan kegiatan pane raya padi di Indramayu, Jawa Barat, Ahad (30/7). Panen raya ini pada hamparan sawah seluas 4.000 ha yang dipusatkan di Desa Pegagan, Kecamatan Losarang.
"Adapun produktivitas padi yang panen ini mencapai 6 hingga 7 ton per ha, di antaranya varietas Mekongga dan Ciherang. Varietas yang banyak diminati petani pun dipanen, seperti MSP 02 dan 13 serta varietas lokal lainnya," kata Ketua MAPAN Indramayu.
Sutrisno menegaskan gabah yang dipanen ini dan semua gabah yang dihasilkan petani di Indramayu dibeli dengan harga yang cukup tinggi yakni di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dibeli oleh semua pelaku usaha atau pengepul. Harga gabah yakni Rp 4.200 hingga Rp 4.800 per kg.
"Harga gabah lumayan tinggi, mudah-mudahan petani untung. Biasa, begitu ada penen para pembeli itu berdatangan ke lokasi, mereka para pedagang beras. Rata rata Rp 4.200 sampai Rp 4.800 per kilogram gabah kering panen. Dan itu di atas HPP," kata dia.
Dalam panen raya ini juga sekaligus digelar diskusi untuk membahas masalah-masalah seputar pertanian. Ketua DPP MSP Bidang Kedaulatan Pangan, Carkaya menambahkan sekitar 17 kecamatan di Indramayu terserang wabah 'wereng' dan virus 'tungo' (klowor). Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap produksi padi yang ditagetkan pemerintah.
"Selain itu juga petani mengalami kerugian. Biasa 1 hektare panen dapat 7 hingga 8 ton, sekarang ini untuk menghasilkan 6 ton saja sudah berat," terangnya.
Menurut Carkaya, fenomena tersebut disebabkan karena meningkatnya intensitas serangan hama wereng. Ini merupakan salah satu penyebabnya adalah lahan yang terus menerus dipacu tanam, tanpa diistirahkan.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah perlu tinjau ulang program terkait masalah ini," kata dia.
Carkaya menenkan agar perlunya lahan diistirahatkan untuk memutus siklus hama, dan itu perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Upaya lain yakni, pemerintah juga perlu kembali melaksanakan Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) secara masif dan terstruktur. Hal tersebut bertujuan agar petani lebih bijak dalam menggunakan pestisida, dan memahami kondisi iklim lokal agar petani lebih responsif dalam mencegak dah menghadapi hama dan penyakit.
"Untuk itu, negara memang harus hadir ikut mengurusi persoalan pangan terutama beras. Tidak hanya mengurus aspek hulu. Namun hilirnya pun terkait harga juga sangat penting. Ini penting agar bagaimana petani dapat untung sejahtera, pedagang untung, dan konsumen dapat membeli dengan harga yang pantas," demikian pungkasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
