REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo hari ini secara langsung meresmikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS diharap mampu mengembangkan sistem keuangan syariah agar mampu mendongkrak perekonomian nasional.
Jokowi mengatakan, pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini nilainya sangat kecil sekitar 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. Angka ini sangat tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang mayoritas merupakan penduduk Muslim dan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
Menurut dia, kondisi ini menjadi peluang yang sangat realistis dan harus segera diwujudkan. "Jika tidak, maka keuangan syariah yang bisa menguatkan negara ini justru diambil pihak luar yang mulai serius menekuni keuangan syariah," kata Jokowi dalam peluncuran KNKS di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/7).
Jokowi melihat, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah semestinya memiliki industri keuangan syariah yang bisa tumbuh dengan pesat. Sekarang, setelah melewati dua dekade, jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia.
Indonesia telah memiliki 34 bank syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, tujuh modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah, serta memiliki 23 juta pelanggan.
Sayangnya dengan industri keuangan sebesar ini, pasar perbankan syariah masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Misalnya, Arab Saudi yang sudah mencapai 51,1 perses, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.
Meski begitu, Jokowi yakin dengan kondisi pertumbuhan ekonomi syariah yang terus berkembang setiap waktu, Indonesia bisa menjadi pasar terbesar dalam industri keuangan syariah. Menurut dia, sudah selayakanya Indonesia menjadi negara terdepan, pemimpin, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.
"Saya yakin, insya Allah saya optimistis jika industri keuangan syariah betul-betul kita dorong, betul-betul terus kita perkuat, betul-betul terus kita kembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita," kata dia.
Pembangunan melalui industri keuangan syariah bisa menyentuh berbagai macam proyek pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan pembangunan listrik. Industri ini juga bisa dimaksimalkan dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial, pemangku kebijakan harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang potensinya masih sangat besar.
Di sisi lain, Indonesia juga dikenal memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Dari data yang dihimpun terdapat sekitar 4,3 meter persen lahan wakaf yang mayoritas belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif karena umumnya memang dijadikan untuk bangunan masjid ataupun pemakanan umum.
Wakaf tunai yang terkumpul juga baru sekitar Rp 22 miliar. Menurut dia, wakaf tunai juga perlu didorong agar bisa dikembangkan sehingga hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan kegiatan produktif seperti pembangunan ekonomi umat dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Permberdayaan ini nantinya bisa dirasakan masyarakat luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika