REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah mengakui memang tak mudah untuk menekan angka kemiskinan menuju single digit di bawah 10 persen dari total penduduk Indonesia. Persentase jumlah penduduk miskin sebesar 10 persen memang dikenal sebagai batas kemiskinan kronis atau hardcore poverty.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, lebih mudah bagi pemerintahan terdahulu untuk menurunkan angka kemiskinan dibanding periode saat ini di mana angka kemiskinan sudah berkisar di level 10 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan teranyar per maret 2017 sebesar 10,64 persen atau sebanyak 27,77 juta orang.

"Memang makin lama makin susah itu menurunkannya karena orang miskinnya nggak seperti dulu kan. Kalau turun ke bawah 10 persen tuh sudah kita tidak mudah," jelas Darmin di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (17/7).

Meski diakui sulit, Darmin menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan kebijakan yang bertujuan menekan angka kemiskinan sekaligus mempersempit ketimpangan ekonomi. Salah satunya, adalah kebijakan pemerataan yang diawali dengan pemerataan atas lahan.

Kebijakan pemerataan juga berlaku untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan subsidi juga diyakini menjadi salah satu cara pemerintah dalam menolong daya beli masyarakat. Pencabutan subsidi sepenuhnya, lanjut Darmin, dinilai justru akan memperparah tingkat kemiskinan.

"Kebijakan pemerataan harus bisa kita push. Nah itu kan belum jalan, masih sedikit. Tapi bulan Agustus ini akan mulai kita percepat," ujar Darmin.

Darmin melanjutkan, pertambahan angka kemiskinan pada Maret 2017 lalu diyakini ada kaitannya dengan musim panen tahun ini yang tak sesuai target. Apalagi curah hujan tahun ini diketahui tidak setinggi tahun lalu sehingga mempengaruhi panen dan ujungnya, penerimaan petenai menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika