REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Didik J Rachbini mengatakan konsep ekonomi Pancasila dalam UUD NRI 1945 sudah jelas yakni berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tapi implementasinya masih sulit. "Ekonomi Pancasila dalam implementasinya berbeda nyata dengan nilai-nilai luhur Pancasila berdasarkan konstitusi," kata Didik J Rachbini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Didik, dia mendapat amanah dari Lembaga Pengkajian MPR RI untuk menulis buku perihal ekonomi Pancasila. Buku itu diharapkan menyajikan konsep Pancasila sesuai amanah para pendiri bangsa seperti yang tertuang dalam konstitusi.

Didik menjelaskan, dalam buku yang masih berupa draft tersebut, dia menjelaskan beberapa hal terkait dengan ekonomi Pancasila. Yakni kesejahteraan sosial, sistem perekonomian nasional, dan penerapan ekonomi Pancasila. "Pada kesejahteraan sosial, upaya untuk kesejahteraan rakyat sudah dilakukan terus-menerus, tapi implementasinya berbeda jauh dari konsep dalam konstitusi," katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chaerul Azwar mengatakan, MPR RI akan mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang tepat. Yakni sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berorientasi meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanah pendiri bangsa Indopnesia.

"Mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila ini, Lembaga Pengkajian MPR RI akan menyelenggarakan simposium nasional," kata Rully.

Menurut Rully, Indonesia menerapkan ekonomi Pancasila. Tapi setiap kali mendapatkan tekanan ekonomi internasional, penerapan ekonomi Pancasila selalu menjauh dari amanah konstitusi. Padahal, kata dia, ekonomi liberal derdampak akan menghasilkan kesenjangan sosial yang dalam jangka panjang akan berdampak pada konflik sosial.

"Kesenjangan sosial itu suatu persoalan besar bangsa Indonesia saat ini. Persoalan ini yang sedang di kaji oleh tim Pengkajian MPR RI," katanya.

Rully menambahkan, Lembaga Pengkajian MPR RI akan menyelenggarakan simposiun nasional guna menghimpun pemikiran dan pandangan-pandangan soaol ekonomi Pancasila. Simposium nasional ini akan diselenggarakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/7) yang dijadwalkan akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simposium ini juga akan dihadiri oleh Menko Perekonomim Darmin Nasional sebagai pembahas utama, serta sejumlah pakar ekonomi sebagai pembahas. Di antaranya akan hadir Emil Salim, Sri Adiningsih, Edy Swasono, Chairul Tanjung, Tanri Abeng, Soebroto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika