REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim munculnya sejumlah kemenangan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia dalam sektor kelautan dan perikanan di era globalisasi seperti sekarang ini. "Kemenangan kita sudah banyak seperti stok ikan naik dan NTN (nilai tukar nelayan) naik," kata Susi Pudjiastuti dalam acara halalbihalal di kantor KKP, Jakarta, Senin (19/7).

KKP pada 2015 menyatakan perkiraan(estimasi) sumber daya 9,93 juta ton ikan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/2016 tentang Estimasi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Sedangkan hasil kajian survei pada tahun 2016 oleh tim Balai Riset Perikanan Laut KKP yang menghasilkan ramalan potensi sumber daya ikan (SDI) adalah sebesar 12,5 juta ton.

Selain itu, Susi berujar, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016 tentang Perikanan Tangkap bahwa asing tidak boleh lagi masuk ke sektor perikanan tangkap. "Itu kemenangan luar biasa di era globalisasi," kata dia.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti fenomena meningkatnya kredit macet yang dihadapi sejumlah UMKM sektor perikanan sehingga diharapkan pemerintah dapat mengatasi permasalahan tersebut. "Angka kredit macet UMKM perikanan pun semakin mengalami peningkatan sekitar 8,7 persen dibandingkan tahun 2015," kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah.

Menurut Niko, sejumlah aktivitas industri perikanan di sejumlah daerah juga mengalami kelesuan, seperti di wilayah Sulawesi Utara.

Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional dari Bank Indonesia, pada triwulan I 2017 terjadi penurunan aktivitas unit pengolahan ikan (UPI) yang diakibatkan oleh menurunnya pasokan ikan sebagai bahan baku yakni dari 250 ton/hari di tahun 2015, kini hanya mencapai 90 ton/hari.

Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air. "Terhubungnya hulu hilir sektor perikanan memberikan kepastian usaha bagi nelayan, termasuk urusan permodalan," kata Abdul Halim.

Menurut dia, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu hilir sektor perikanan dalam artian mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di tempat pelelangan ikan (TPI), hingga adanya fasilitas cold storage (penyimpanan dingin) untuk pengolahan dan pemasaran.

Di tingkat ekonomi, KKP dinilai mesti dapat menghubungkan pengelolaan sumber daya ikan dari hulu ke hilir sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika