REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pembangunan kereta api ringan atau LRT (light right transit) di Kota Medan, Sumatra Utara bisa dimulai pada 2019 mendatang. Pengerjaan proyek senilai Rp 6,3 triliun ini rencananya akan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan menggandeng swasta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai, pembangunan LRT dengan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan cara paling ideal, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD tidak akan tersedot secara masif.

"(Pakai) APBD. Jadi ada kerja sama antara pemerintah daerah dan investor. Biasanya mereka share equity tanah. Tanah yang disediakan oleh pemerintah daerah," ujar Budi ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/6).

Budi mengungkapkan, skema ini sebetulnya mirip dengan pembangunan LRT Bandung, Jawa Barat, di mana pemerintah daerah juga diberikan tugas untuk melakukan pembebasan lahan. Hingga saat ini, proyek LRT Medan sepanjang 22,7 kilometer (km) masih sebatas studi kelayakan. Budi menyebutkan bahwa pembangunan LRT Medan nantinya akan melengkapi konektivitas antara Medan hingga Bandara Kualanamu. "Kami akan studi di mana saja traffic (kepadatan lalu lintas) banyak terjadi," ujar Budi.

Pemerintah memang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur transportasi. Bandung misalnya, groundbreaking dijadwalkan akan dilakukan setelah Lebaran 2017 ini. Sementara kereta bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan bisa beroperasi pada Agustus 2017 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika