REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali mengadakan rapat terbatas di Kantor Presiden. Kali ini rapat membahas mengenai perkembangan di Provinsi Gorontalo.
Hasil evaluasi pemerintah, Gorontalo berhasil meningkatkan perekonomian dengan pertumbuhan mencapai 6,52 persen pada 2016. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian secara nasional.
Meski demikian, pemerintah provinsi Gorontalo harus memperhatikan tingkat penduduk miskin. Sebab, jumlahnya saat ini mencapai 17,63 persen. "Ini masih tinggi dibandingkan presentase penduduk miskin nasional," ujar Joko Widodo, Selasa (6/6).
Jokowi, sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah provinsi (Pemprov) Gorontalo mampu menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian,sektor perikanan, dan sektor kehutanan yang menjadi motor perekonomian di Gorontalo harus dikembangkan. Sebab, sektor ini memberikan kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja di Gorontalo.
Di sektor pertanian dan perkebunan, provinsi yang berada di utara Sulawesi ini memiliki banyak komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa, kopra, Kakao, dan tebu. Semua komoditas ini bisa ditumbuhkan nilai tambahnya dengan penciptaan industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan.
"Saya minta pemerintah menyiapkan struktur penunjang bagi hilirisasi industri seperti infrastruktur transportasi, gudang gudang logistik yang dilengkapi dengan cold storage, dan sumber energi serta penyediaan air bersih yang perlu di percepat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika