REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas yang telah dilakukan sebelum Ramadan ini. Kebijakan HET dilakukan untuk mengontrol harga agar selama Ramadhan tidak terjadi kenaikan pada komoditas bahan pokok masyarakat.

Dia mengingatkan pemerintah untuk komitmen dengan kebijakan yang dikeluarkannya. "Intinya kalau pemerintah menetapkan HET, maka pemerintah juga harus menjaga stok yang ada. Kalau kebijakan diterapkan tetapi stoknya tidak ada, ya tidak bakal berdampak. Terutama di daerah yang harus dikontrol karena mereka tidak begitu perhatikan," ujar Teguh saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (6/6).

Untuk menjaga stok, sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan pihaknya sudah menjalankan tugas untuk menyerap bawang merah petani sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. "Penyerapan jalan terus dan Bulog siap menyerap berapapun sesuai kualitas dan harga yang ada," kata Djarot, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Di satu daerah sentra produksi, menurut dia, Bulog bisa menyerap bawang merah yang dihasilkan 10-20 hektare lahan pertanian. Namun begitu, Djarot menyebut pihaknya masih terkendala oleh masalah keterbatasan kapasitas. Ia menyebut kapasitas serapan Bulog tidak besar karena perusahaan pelat merah tersebut belum memiliki gudang berteknologi mutakhir yang dapat membuat bawang merah dapat bertahan lebih lama.

"Kalau menyimpan butuh teknologi canggih yang bisa mengontrol atmosfer, kita belum punya. Sehingga kalau disimpan secara tradisional risikonya tinggi." ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Rutin Sidak untuk Stabilkan Harga Sembako

Ikuti Whatsapp Channel Republika