REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menegaskan agar tidak kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Berbagai upaya dilakukan termasuk ketegasan melalui regulasi.
Ia menjelaskan, dalam PP 57 pihaknya mengatakan dengan jelas berbagai upaya pencegahan karhutla yakni tidak diperkenankannya membuka lahan gambut hingga kondisi ekosistem gambut pulih kembali, larangan membuat saluran kanal primer di areal ekosistem gambut dan larangan membuka lahan dengan membakar.
Upaya penanggulangan juga tertuang untuk dipatuhi para pihak terkait. "Ada pasal penegakan hukum bagi yang tetap melakukan pembukaan lahan gambut," kata dia pada acara Global Peatlabds Initiative di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin (15/5).
Upaya melalui regulasi telah dilakukan dan kini bagian paling penting adalah koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk melaksanakan regulasi yang ada.
Ia menambahkan, 2016 lalu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkurang sekitar 70 hingga 80 persen dibanding 2015. Ia berharap tahun ini penurunan karhutla bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.
"Target tidak ada kebakaran hutan dan lahan tahun ini," kata dia.
Salah satu strategi utama KLHK adalah dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melaksanakan restorasi.Sebab lahan gambut memerlukan perlakuan khusus termasuk menjaga tingkat kebasahan di dalamnya.
"Ini yang penting, hidroforogis agar bisa terjaga tinggi muka air tanah," ujar dia.
Seperti diketahui gambut yang kering dan terbakar bertanggungjawab atas setidaknya lima persen dari total emisi karbon yang disebabkan oleh manusia yang memicu perubahan iklim, selain dampak Iangsung terhadap ekonomi dan kesehatan manusia akibat gangguan asap kebakaran.
Indonesia memiliki luas gambut tropis terbesar di dunia, disusul Republik Demokratik Kongo, Peru dan negara-negara tropis lainnya. Namun Indonesia dinilai memiliki upaya perbaikan lagan gambut paling progresif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
