REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meyakini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membuat masyarakat desa mandiri. Kemendes PDTT bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Direktur Utama BULOG Djarot Kusumayakti meluncurkan PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) di Jakarta, Kamis (27/4).
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menjelaskan PT Mitra BUMDes Nusantara bertugas untuk mengakomodir dan membina BUMDes di seluruh Indonesia. "Saya optimistis, hadirnya PT Mitra BUMDes Nusantara dapat menekan angka kemiskinan di pedesaan," kata Mendes dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (28/4).
Ia meyakini, berkembangnya BUMDes di pedesaan, membuat masyarakatnya mandiri dan tidak bergantung kepada dana desa. Ia mengatakan, PT Mitra BUMDes Nusantara akan dibentuk di setiap kabupaten/kota.
"Mereka ada untuk membina dan mendorong supaya BUMDes yang telah dibentuk bisa maju dan mandiri," ujarnya.
Mendes menuturkan, pembentukan PT Mitra BUMDes Nusantara adalah dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berkeadilan. Hal itu sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.
Ia meyakini, kerja sama antara Kemendes PDTT, Kementerian BUMN, dan lembaga terkait dalam pembentukan holding BUMDes, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Sementara itu, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti memaparkan, pembentukan PT Mitra BUMDes Nusantara merupakan tindak lanjut dari kajian Menteri BUMN dan Mendes PDTT. Khsusnya, dalam meningkatkan ekonomi pedesaan yang berkeadilan.
"Pembentukan badan usaha dalam bentuk hukum perseroan terbatas didesain sebagai mitra bisnis BUMDes Nusantara, diharapkan dapat meningkatkan badan usaha milik desa di pedesaan," ujarnya.
Djarot mengatakan, PT Mitra BUMDes Nusantara juga merupakan wujud semangat Perum Bulog dan Kopelindo untuk membangun ekonomi daerah pinggiran maupun desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
