REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menargetkan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2018. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga ditargetkan menjadi 10 juta KPM.
Infrastruktur perbankan dinilai telah cukup memadai dalam merealisasikan target perluasan jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai dan tahun 2018 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Makassar, Rabu (27/4).
"Jaringan empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN sangat luas, saya optimistis perluasan ini tidak akan menemui kendala berarti," ujar Khofifah, Rabu (27/4).
Hasil pemetaan sementara, saat ini terdapat kurang lebih 18.921 outlet, 551.485 EDC, 137.602 agen Bank/ e-Warong dan 60.992 ATM Bank Himbara di seluruh Indonesia. Belum lagi, pemanfaatan BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi dan Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, seperti, Kepulauan Seribu, Maluku, dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur.
Khofifah mengungkapkan, seluruh infrastruktur tersebut cukup mampu menjangkau seluruh keluarga penerima manfaat. Meski, ia tidak menampik masih terdapat daerah terpencil yang belum terjamah jaringan internet.
Menurut Mensos, penggunaan mesin EDC sangat tergantung dengan koneksi internet. Untuk daerah yang masih mengalami blank spot, Kemensos bersama Himbara dan Telkom berupaya menembus dengan penyediaan jaringan dan infrastruktur perbankan. Ia optimistis target pengurangan angka kemiskinan nasional bisa terpenuhi jika sinergi lintas sektoral mampu berjalan dengan baik.
Target pembangunan tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018 menetapkan tingkat kemiskinan 9 -10 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 – 5,5 persen pada rasio gini 0.38. Target ditetapkan mengacu kepada jumlah penduduk miskin sesuai survei BPS pada bulan September 2016 sekitar 27,8 juta jiwa.
Khofifah juga meminta dukungan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengkoordinasi pelaksanaan PKH di daerah masing-masing, serta mensinergikan PKH dengan program bansos lainnya di daerah.
Khofifah menambahkan, PKH memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan perluasan dari 3.5 juta KPM ke 6 juta KPM pada akhir 2016, PKH mampu mengurangi kemiskinan sebesar 0.8 persen. Angka kemiskinan yang semula 10,7 persen pada September 2016 turun menjadi 9,9 persen.
Apabila pola integrasi bansos dilakukan, lanjut Khofifah, dampak bansos PKH yang terintegrasi diperkirakan akan lebih signifikan sebesar -1,9 persen. Ketika PKH menjangkau sampai 10 juta KPM, berdasarkan perhitungan Bank Dunia dampak PKH bisa mengurangi kemiskinan sampai -3 persen.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat memaparkan pada tahun anggaran 2017, tersedia anggaran untuk bansos sebesar Rp 147 triliun untuk 7 program prioritas nasional, yaitu PKH, Rastra, BPNT, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Subsidi Energi (Listrik BBM, LPG).
Jika semua bansos dapat terintegrasi penyalurannya, Harry mengatakan setiap KPM akan memperoleh bansos sekitar Rp 750 ribu per bulan atau memperoleh tambahan sekitar 40 persen dari pengeluaran minimal konsumsi per keluarga per bulan sebesar Rp 1.835.000. "Dengan angka tersebut, KPM akan semakin cepat keluar dari perangkap kemiskinan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
