REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberhasilan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa dipercepat apabila ada kerjasama yang baik antar lembaga pemangku kepentingan. Masalahnya hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan lembaga terkait lainnya yang belum maksimal terutama dalam membuat aturan.
Pandangan itu disampaikan Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Commercial Lending BTN juga menyatakan pihaknya siap mendukung sepenuhnya program sejuta rumah tersebut. Bahkan akan berperan menjadi integrator stakeholder strategis dalam menyelesaikan masalah perumahan. Mulai dari penyediaan lahan, pemasok bahan baku, pengembangan properti hingga pembiayaan. "Kami siap menjadi inetgrator demand dan suplay," katanya, disela diskusi masalah perumahan, Rabu (26/4).
Apalagi saat ini angka backlog perumahan (kelangkaan suplai dan kemepilikan) sudah mencapai 11,38 juta kepala keluarga. Selain itu menurut laporan BPS tahun 2011 masih ada 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni. Proyek perumahan telah menimbulkan jarak yang lebar antara kebutuhan rumah baru sebesar 800 ribu unit pertahun dan kemampuan membangun hanya 400 ribu unit pertahun. "Ini kalau digarap dengan betul potensinya luar biasa," katanya.
Kasus perumahan lainnya adalah pembiayaan dana perbankan yang umumnya masih terbatas untuk jangka pendek. Banyak bank yang memfokuskan diri untuk membiayai kalangan menengah ke atas, penyediaan dana jangka panjang dari Pasar Modal belum memadai, Skim FLPP terbatas dari sumber APBN serta kondisi masyarakat masih banyak yang unbankable.
Muhammad Nawir, Direktur Pemasaran Perum Perumnas juga mengakui masalah lahan menjadi persoalan serius. Pemerintah melalui badan pertanahan nasional (BPN) telah mengupayakan membentuk badan layanan umum (BLU) untuk menyiapkan bank tanah. Saat ini yang sudah ada BLU untuk infrastruktur. Diharapkan dengan adanya BLU perumahan tersebut kelak semua masyarakat akan memiliki sertifikat atas rumah yang dimilikinya. "Yang buat perumahan masih disiapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika