Jumat 21 Apr 2017 15:48 WIB

MUI Gelar Kongres Ekonomi Umat

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menerima Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (ketiga kiri) dan panitia Kongres Ekonomi Umat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/3).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menerima Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (ketiga kiri) dan panitia Kongres Ekonomi Umat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat dengan tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia" yang akan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 22 April hingga 24 April 2017.

Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang pertama kali diadakan tersebut memiliki tujuan untuk menginventarisasikan dan menjawab problematika yang dihadapi ekonomi bangsa ini, sehingga diperlukan adanya koordinasi, konsolidasi, kolaborasi dan sinergi seluruh eksponen ekonomi umat demi terwujudnya kesejahteraan umat yang berkeadilan dan berperadaban. 

"Insya Allah, kongres ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri setidaknya 12 menteri Kabinet Kerja," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, M Azrul Tanjung, di Jakarta, Kamis (20/4).

Kongres itu juga akan dihadiri sejumlah pengusaha nasional seperti pimpinan dan pemilik CT Corp, Chairul Tanjung, pemilik Medco Group, Arifin Panigoro, dan lainnya.

Azrul menuturkan, UUD 1945 Pasal 33 telah mengamanatkan kepada kita bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan lainnya. Namun faktanya saat ini banyak penguasaan ekonomi belum merata.

Kepemilikan modal terhadap beberapa sektor penting, terutama yang menjadi hajat hidup orang banyak masih dikuasai oleh pihak tertentu, sementara perundangan membuka seluas-luasnya pada partisipasi seluruh bangsa. 

Penguasaan aset-aset ekonomi oleh asing dan usaha besar semakin besar, sedangkan KUMKM hanya memperoleh porsi masih di bawah 20 persen dari nilai ekonomi nasional. 

"Dengan demikian terjadi ketimpangan ekonomi dan pendapatan menjadi permasalahan ekonomi Indonesia," papar Azrul yang juga Sekretaris Panitia Kongres Ekonomi Umat itu.

Kongres tersebut merupakan lanjutan hasil Kongres Umat Islam Indonesia VI di Yogyakarta, pada tanggal 5-11 Februari 2015. Kongres Ekonomi Umat tersebut diharapkan dapat menciptakan momentum penting dalam membangkitkan ekonomi umat yang dalam aksinya kelak akan menjadi arus baru ekonomi Indonesia. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement