REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan Gubernur terpilih DKI Jakarta memberikan kepastian berusaha kepada para pelaku UMKM terutama dari sisi perizinan, zonasi lokasi usaha, dan permodalan.

"Jangan setengah hati membina, meningkatkan, dan memberdayakan UKM dan koperasi. Jika ada UKM yang kurang baik sebaiknya dibina bukan dibinasakan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Sarman Simanjorang dalam acara Dialog Media "Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan UKM" yang digelar di Galeri Indonesia Wow/Smesco Tower, Jakarta, Selasa (11/4).

Sarman yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jaya mengatakan Gubernur terpilih harus bisa memberikan kepastian berusaha sekaligus memastikan UKM bisa naik kelas. "Berikan porsi proyek Pemprov ke UKM, kedepankan dan manfaatkan produk UKM, kemudian benahi dan atasi tantangan dan permasalahan UKM," katanya.

Ia mencatat tantangan dan permasalahan UKM yang ada meliputi kualitas SDM yang masih rendah, akses permodalan belum maksimal, akses pasar yang belum stabil, akses teknologi bisnis, akses bahasa, akses kesempatan, kurangnya pelatihan, zonasi usaha, kualitas pelayanan, dan bahan baku yang susah.

Jumlah usaha di Jakarta hingga kini tercatat 1,244 juta usaha dengan usaha menengah besar 10 persen dan 90 persen di antaranya adalah UMKM. Sementara pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 5,8 persen.

"Potensi ini besar, UKM dan koperasi akan mampu memberikan kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dibina dan diberdayakan secara maksimal," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika