REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengimbau tegas ke perusahan PT PLN (Persero) untuk segera beralih dari penggunaan minyak ke gas. Mekanisme penggunaan minyak, dalam hal ini solar yang digunakan untuk pembangkit sangat rawan dan dikendalikan mafia.

"Bagi pembangkit yang sudah ada pasokan gas, segera gunakan untuk efisiensi. Tinggalkan minyak atau solar karena mekanisme yang rumit dan rentan mafia," ungkap Anggota BPK Achsanul Qasasih melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (5/4).

Menurut Achsanul, PLN saat ini haruslah efisien. Ia berharap inefisiensi yang terjadi kemarin segera dibenahi. "Mereka (PLN) ada kesalahan manejemen lama. Ketika itu membangun dan memproduksi listrik berbasis solar. Iu tindakan yang tidak efisien," katanya.

Seperti diketahui, pada laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, salah satunya menemukan inefisiensi dalam penggunaan bahan bakar untuk produksi listrik. Sebanyak 8 pembangkit yang harusnya dioperasikan menggunakan bahan bakar gas, tapi justru menggunakan bahan bakar minyak yakni high speed diesel (HSD) atau solar.

Seperti pembangkit Tambak Lorok pada 2009 inefisiensi Rp 2,71 triliun dan pada 2010 inefisiensi Rp 2,61 triliun, pembangkit Tanjung Priok inefisiensi Rp 5,08 triliun pada 2009 sedangkan pada 2010 inefisiensi Rp 6,23 triliun. Dari 8 pembangkit dalam laporan BPK tersebut, PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,6 triliun pada 2010.

Ia menambahkan, PLN juga harus mengurangi pembangkit listrik yang saat ini masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan segera dialihkan ke batu bara dan gas, terkecuali di beberapa daerah yang memang kesulitan pasokan baru bara dan gas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika