Selasa 04 Apr 2017 03:51 WIB

Menkeu: Indonesia Harus Lepas dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Budi Raharjo
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengentaskan Indonesia dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dengan pendapatan per kapita hampir sebesar 4 ribu dolar AS per tahun dan jumlah penduduk mendekati 250 juta jiwa, ekonomi Indonesia saat ini masuk middle income country.

Namun, menurutnya ekonomi Indonesia harus dapat melanjutkan pertumbuhannya dan masuk dalam high income country. Sri menyebutkan, tak sedikit contoh negara-negara yang terpaksa mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi setelah masuk middle income country.

"Kita harus bisa lolos dari middle income trap seperti Korea Selatan dan Singapura. Oleh sebab itu, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen untuk mengatasi hal ini, sehingga Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi besar kelima pada 2045," kata Sri dalam seminar makro ekonomi dengan tema Kondisi Ekonomi 2017 dan Tantangannya Bagi UMKM yang diadakan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), Senin (3/4).

Sri menambahkan, setelah menyentuh dasar (bottom) pada 2016, tren perekonomian Indonesia pada tahun 2017 ini mulai pulih dan berjalan ke arah positif. Menurutnya, indikator itu terlihat dari semua mesin ekonomi yang mulai berjalan normal. "Faktor eksternal tidak lagi menjadi faktor pelemah ekonomi Indonesia,” ujar Sri.

Sri menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam jalur yang sesuai. Ia mengungkapkan, mesin pendorong pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan konsumsi domestik yang dalam 1 dekade ini yang tumbuh 5,7 persen, investasi yang tumbuh 6,8 persen dalam 1 dekade terakhir, serta belanja pemerintah dan kinerja ekspor minus impor diharapkan dapat menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tren positif itu, ujarnya, pemerintah Indonesia memiliki instrumen untuk mendorong pertumbuhan tersebut, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kredibel dan kuat. “Jika 10 tahun lalu, kita berbicara bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai belanja negara, tetapi saat ini adalah bagaimana kita membelanjakan APBN dengan berkualitas dan lebih baik,” tuturnya.

Sri juga menilai, UKM tidak perlu khawatir menghadapi tantangan ini, melainkan harus optimistis, motivatif, punya ambisi positif serta menerapkan azas prudent. "Saya mengajak UMKM yang hadir di sini mampu memiliki semangat di atas agar bisa menjadi aset bangsa dan bukan liabilitas," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement