REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk membenahi sektor pertanian secara holistik, termasuk tata niaga pangan. Pembenahan tata niaga pangan di antaranya difokuskan pada upaya pemangkasan rantai distribusi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini, pemangkasan rantai pasok merupakan solusi dalam mengatasi kenaikan harga pangan yang kerap terjadi. Supply chain yang panjang adalah satu penyebab kenaikan harga.
Untuk itu, pemangkasan rantai distribusi pangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara harga jual petani dan harga beli konsumen. Mentan meyakini, pemangkasan rangkai pasok akan menguntungkan untuk pihak petani dan konsumen.
“Ke depannya, rantai pasok harus dipangkas. Itu solusi permanen ke depan, sehingga posisi petani untung, konsumen menikmati harga yang baik,” kata Amran dalam rilis yang diterima Republika, Rabu (29/3).
Sejauh ini, Kementan telah menjalankan sejumlah upaya pembenahan tata niaga pangan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Bersama Kementerian Perdagangan misalnya, Kementan berkoordinasi dalam mengidentifikasi ketersediaan pasokan di tingkat nasional maupun daerah dengan memantau jalur distribusi guna meminimalisasi potensi penimbunan stok. Kemendag saat ini juga telah membangun sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi. Hingga kini, telah dilakukan pemantauan harga pangan di 165 pasar rakyat yang ada di 34 ibu kota provinsi dan 48 kabupaten/kota secara harian.
Meneuut Mentan, Kementan juga berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memotong rantai pasok pada semua komoditas. Kementan berupaya maksimal dalam mendukung Bulog agar membeli produksi petani. “Jadi dari petani langsung dibeli Bulog. Bulog akan pasarkan langsung ke pasar dan dari pasar langsung diserap konsumen. Itu solusinya dan ini untuk seluruh komoditas, termasuk daging sapi,” kata Amran.
Upaya lain yang dilakukan adalah kerja sama dengan perusahaan swasta yang diyakini dapat memotong rantai pasok. Salah satu bentuk kerja sama dengan pihak swasta adalah kemitraan dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Kementan menggandeng GPMT untuk menyerap produksi jagung pipilan lokal dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan oleh Kemendag sebesar Rp 3.150 per kilogram.
Kementan juga saat ini telah membangun Toko Tani Indonesia (TTI) melalui kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). TTI merupakan salah satu upaya untuk memangkas rantai pasok yang semula delapan level menjadi tiga level. Sepanjang 2016, sebanyak 493 Gapoktan telah memasok 1.300 TTI yang tersebar di 22 provinsi dan fokus pada komoditas beras. Sementara, di 2017 ini, Kementan menargetkan 1.000 TTI di Jabodetabek, terdiri dari 400an di Jakarta dan 600an di Bodetabek. Sebanyak 22 TTI diantaranya tersebar di Jakarta Selatan (11 TTI), Jakarta Timur (6 TTI), dan Jakarta Barat (5 TTI).
Kementan optimistis, melalui koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, upaya pemerintah dalam membenahi tata niaga pangan dapat berjalan secara baik. Berbagai upaya kerja sama tersebut diharapkan dapat membentuk suatu sistem baru yang diharapkan bisa memotong rantai pasok, menahan harga pangan pada harga yang wajar, serta menguntungkan bagi semua pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
