REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan mengenai pemerataan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan retrisbusi lahan yang selama ini tidak terpakai.
Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu pihak yang akan mendapatkan retribusi lahan ini adalah anggota himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi). Para pelaku usaha mudah diharap bisa membuat lahan-lahan yang tidur bisa lebih produktif.
"Setelah ada rakernas (Rapat kerja nasional) ini, saya minta Hipmi berperan memegang peran penting dalam rangka pemrataan ekonomi khususnya retersibusi aset," kata Jokowi dalam Rakernas ke-16 Hipmi di Jakarta, Senin (27/3).
Jokowi menjelaskan, pemerintah memang belum merampungkan paket kebijakan ini. Namun, kebijakan ini akan segera keluar dalam waktu dekat. Retribusi aset dan reforma agraria akan menjadi fokus utama dalam paket kebijakan ke-15 ini.
Sekitar 12,7 juta hektare lahan akan diberikan kepada rakyat yang bernaung melalui koperasi, pondok pesantren dan masyarakat adat, yang arahnya adalah pemerataan.
Sedangkan lahan yang nantinya bisa dialokasikan untuk anggota HIPMI, bisa dibicarakan langsung dengan pemerintah. Sebab retribusi aset ini tidak bisa diberikan dalam jumlah besar.
"Bisa kita kasih 500 atau 1.000 hektare, tapi nggak bisa ratusan ribu hektare. Ini juga dengan catatan lahan tersebut harus produktif," papar Jokowi.