REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan waduk Sei Gong di Provinsi Kepulauan Riau dapat dipercepat. Ia menargetkan pembangunan waduk ini dapat selesai pada pertengahan 2018, lebih cepat dari target sebelumnya.
"Jadi kita harapkan ini akan selesai, kalau rencana itu pada akhir 2018, tapi tadi kita berbincang di sana bisa maju pertengahan tahun depan sudah selesai," kata Jokowi usai peninjauan waduk, Kamis (23/3).
Berdasarkan rilis resmi Istana, waduk Sei Gong yang ditinjau oleh Presiden merupakan salah satu dari 49 waduk yang masuk dalam program pembangunan waduk selama lima tahun. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Tanah Air.
Menurut Jokowi, waduk Sei Gong memiliki luas hingga 355 hektare dan dapat menampung sekitar 11 juta meter kubik air. Waduk dibangun sebagai tempat penampungan air baku baik di Kecamatan Galang maupun Kecamatan Rempang, dan terutama di Kota Batam.
Permintaan Jokowi untuk mempercepat pembangunan waduk ini dikarenakan cepatnya proses pembangunan saat ini. Ia pun mengapresiasi kecepatan pembangunan waduk yang baru dimulai pada awal 2016 yang lalu tapi sudah memasuki tahap 35 persen.
"Ini mulainya baru saja, mulainya baru 2016 awal jadi saya lihat cepat sekali dan pada hari ini progresnya sudah 35 persen," ucap Jokowi.
Terkait masalah ganti rugi, Jokowi menjelaskan pemerintah akan memproses ganti rugi tanaman, bukan kepemilikan lahan. Sebab, status lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk merupakan lahan milik negara, baik yang bersifat otorita maupun konservasi.
"Ini miliknya otorita, ada yang konservasi, yang pinjam pakai. Jadi mengenai ganti rugi saya kira itu bukan kepemilikan lahannya tapi tanamannya. Jangan keliru, itu tanamannya," ujarnya.
Dalam peninjauan pembangunan waduk ini, Presiden turut didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika