Kamis 23 Mar 2017 03:09 WIB

Dirut Baru Pertamina Dianggap Kapabel

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik memberikan keterangan kepada wartawan seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Gedung Utama Pertamina, Jakarta, Kamis (16/3).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik memberikan keterangan kepada wartawan seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Gedung Utama Pertamina, Jakarta, Kamis (16/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina yang baru Elia Massa Manik dianggap kapabel menjalankan roda perusahaan, bahkan tanpa adanya posisi wakil direktur utama (wadirut). 

"Pak Elia saya yakin bisa membawa Pertamina kompak dalam satu komando. Apalagi dia sudah ditemani para direktur yang sudah sangat berpengalaman di perusahaan," kata anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam keterangan, Rabu (22/3).

Karenanya, politikus Golkar ini menyarankan agar posisi wadirut Pertamina dihapus karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepemimpinan di perusahaan.

"Kewenangan wadirut terlalu besar. Kita khawatirkan di kemudian hari menganggu proses organisasi di Pertamina. Bisa menciptakan dua poros kepemimpinan antara dirut dan wadirut," kata dia.

Menurut dia, memang ada aturan perusahaan yang memberikan keleluasaan kepada wadirut untuk mengambil keputusan. Kewenangan itu diatur dalam AD/ART Pertamina Pasal 11 ayat 19. Bunyinya, jika direktur utama berhalangan hadir, maka wakil direktur utama bisa menggantikan tugas-tugasnya dan kewenangan dengan mengatasnamakan direksi.

"Kalau wadirut punya kewenangan kuat kan bisa menganggu kinerja dirut. Apalagi kalau di antara keduanya ada ketidakpercayaan. Lihat saja pada masa Pertamina dipegang dirut Dwi Soetjipto dengan wadirut Ahmad Bambang, kerap terjadi ketidakharmonisan," kata dia.

Menurut Eni, dirut Pertamina cukup didampingi oleh beberapa direksi dalam menjalankan roda organisasi perusahaan. Apabila ada tugas yang perlu didelegasikan, maka dirut bisa mendelegasikan kepada direktur.

"Pertamina perusahaan besar yang perlu cepat dalam setiap mengambil kebijakan korporasi. Jangan sampai karena ada dua pimpinan yang punya kewenangan kuat pengambilan kebijakan jadi terhambat," ujarnya.

Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mengingatkan, berdasarkan pengalaman yang sudah ada, jabatan wadirut berpotensi membuat banyak gesekan.

Eni menyampaikan, dalam era persaingan saat ini, Pertamina membutuh pemimpin yang kuat. Sedangkan masalah teknis pengembangan bisnis bisa diserahkan kepada direksi yang lainnya.

"Pertamina memerlukan orang yang smart dan powerfull. Kalau soal teknis dirut bisa dibantu oleh direktur-direktur yang ada yang sudah pintar-pintar," jelas dia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement