REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Permasalahan ekonomi masih menjadi hal utama yang menjadi sorotan dalam 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berdasarkan survei nasional Indo Baromenter, permasalahan perekonomian memiliki persentase sebesar 16 persen.

Pengamat ekonomi Umar Juoro mengatakan, proses pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan. Hal ini ditandai dengan hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan bahwa menurut publik keberhasilan Jokowi-JK untuk program pembangunan meningkat 17,6 persen.

Menurut Umar, masyarakat memang sudah dapat melihat keberhasilan Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur secara fisik. Namun, masyarakat masih belum bisa merasakan multiplier effect dari pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kalau dilihat dari survei ini kan masyarakat sudah merasakan itu, namun pengaruh langsung dalam ekonomi belum signifikan karena pembangunan infrastruktur belum menciptakan kesempatan kerja," ujar Umar di Jakarta, Rabu (22/3).

Selain itu, pembangunan infrastruktur pelakunya masih terkonsentrasi pada BUMN, padahal alokasi anggaran pemerintah tidak besar dan pendapatan pemerintah dari pajak juga mengalami shortage. Umar menjelaskan, dalam 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK ini pembangunan infrastruktur masih belum melibatkan swasta.

Menurutnya, jika swasta dilibatkan maka mereka tidak hanya terlibat dalam pendanaan saja namun juga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar, sehingga multiplier effect bisa dirasakan oleh masyarakat.

Umar mengatakan, dari segi pendanaan pertumbuhan kredit perbankan baru mencapai 8 persen padahal pertumbuhan ini bisa ditingkatkan lagi melalui pendanaan di infrastruktur. Apabila pemerintah ingin menggandeng swasta dalam pembangunan infrastruktur, maka hambatan-hambatan struktural seperti pembebasan tanah bisa diatasi oleh pemerintah.

"Untuk meningkatkan peran swasta kita kenal ada public private partnership, itu bisa dilakukan untuk menciptakan multiplier effect kepada masyarakat," kata Umar.

Selain itu, pemerintah juga perlu fokus untuk membangun infrastruktur yang langsung menjembatani pada kegiatan produksi yang menyerap tenaga kerja besar. Umar mengatakan, masih belum terlambat apabila Jokowi-JK akan membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam infrastruktur.

Sebab, pemerintah sudah punya modal kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan. Umar menyebut, jika swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur sejak sekarang maka dalam kurun waktu satu tahun masyarakat dapat meraskan multiplier effect-nya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika