REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis mengharapkan 20 persen dana pendidikan yang dialokasikan dari APBN 2017 direalisasikan dengan baik. Menurutnya, ada sembilan agenda prioritas pembangunan nasional atau Nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
"Salah satunya pendidikan," katanya saat acara "BPK Goes To Campus" di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman di Pariaman, Kamis (16/3).
Ia menambahkan dari sembilan agenda prioritas tersebut pendidikan menempati posisi penting yang harus dilaksanakan agar tercipta pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Sehingga, ujarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan lebih baik guna memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.
Selain IPM, untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat masih ada tiga indikator lagi yang perlu diperhatikan, yaitu mengurangi angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan menyejajarkan ketimpangan angka pendapatan. Ia mengatakan jika keempat indikator tersebut dapat dijalankan dengan terstruktur dan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
Oleh sebab itu pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menjamin terealisasikanya dana pendidikan tersebut guna memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, jelasnya. "Selain pemerintah, perguruan tinggi juga mempunyai peran strategis dalam membangun daya saing bangsa guna menghadapi era global," ujar dia.
Namun pada umumnya, sebutnya, pendidikan tinggi di Indonesia telah ditinggalkan karena masyarakatnya fokus memenuhi kebutuhan hidup karena rendahnya penghasilan. Oleh sebab itu, realisasi dana pendidikan harus tersalurkan dengan baik agar masyarakat Indonesia dapat menempuh pendidikan tinggi yang selama ini pendidikannya sebagian besar terhenti karena masalah ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
