Kamis 09 Mar 2017 17:39 WIB

Jokowi Minta Penggunaan Merkuri di Pertambangan Rakyat Dihapuskan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Winda Destiana Putri
area pertambangan (ilustrasi)
Foto: Republika
area pertambangan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penggunaan merkuri pada pertambangan, khususnya pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dihapuskan. Jokowi mengaku mendapatkan laporan, penggunaan merkuri di pertambangan rakyat ini telah menimbukan berbagai pencemaran yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

"Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hotspot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak percemaran yang sangat berbahaya, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak kesehatan pada keluarga, terutama anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/3).

Tak hanya itu, pencemaran merkuri juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, seperti pencemaran udara, air, maupun tanah. Jokowi pun meminta agar dampak dari penggunaan merkuri ini tak dibiarkan. Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Minamata. 

Karena itu, Jokowi memerintahkan agar pemerintah segera mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini. Jokowi meminta agar tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil baik di luar maupun di dalam kawasan hutan untuk diatur kembali.

"Yang kedua, penggunaan merkuri pada tambang rakyat harus dihentikan, harus dilarang," ujar Jokowi. Ia kemudian mengatakan, saat berkunjung ke Provinsi Maluku sekitar tiga pekan yang lalu, dirinya telah memerintahkan Kapolri agar penambangan emas di Gunung Botak yang menggunakan merkuri untuk dihentikan.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar dilakukan pengawasan penggunaan merkuri secara ketat dan berkala, bukan saja di tambang-tambang rakyat, namun juga di pertambangan skala menengah dan besar. Keempat, Presiden menginstruksikan agar tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan importasi merkuri dilihat kembali. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya, tak sedikit merkuri yang diimpor secara ilegal dan masuk ke berbagai tambang rakyat. 

"Yang kelima, melakukan edukasi kepada para penambang tentang bahaya merkuri bagi kesehatan dan dampaknya bagi lingkungan," ujar dia. Hal ini penting dilakukan lantaran masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman terkait pencemaran merkuri yang dapat berdampak terhadap kesehatan penambang dan juga keluarga mereka. 

Terakhir, Presiden meminta agar mencari solusi atas penutupan dan penertiban tambang rakyat ilegal ini. Sehingga, mata pencaharian para penambang tidak hilang dan dialihkan ke sektor lain. Para warga yang telah terkontaminasi merkuri pun, kata Jokowi, perlu mendapatkan penanganan kesehatan dan bantuan medis dari Kementerian Kesehatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement