REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengkritik Gubernur Papua dan Pemerintah Pusat terkait polemik PT Freeport Indonesia. Selain sebagai petinggi Komnas HAM, Natalius Putra asli bumi cendrewasih.
Kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, Natalius meminta agar tidak hanya berbicara dengan para elit. "Buat gubernur, harusnya beliau ada di sini. "Bukan hanya berkoar-koar ketemu Presiden, Menko, bilang Indonesia silakan menguasai," ujar Natalius di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (3/3).
Untuk Pemerintah Pusat, Natalius berharap dalam bernegoisasi harus memikirkan kepentingan rakyat lokal. Artinya, ada perwakilan yang dihadirkan berbicara langsung. "Ini punya orang Papua, jadi jangan hanya berbicara antara diri anda (Pemerintah) dengan orang lain (PTFI), tanpa melibatkan pemilik hak ulayat (kritik untik pempus)," katanya menegaskan.
Natalius menilai dalam pengelolaan usaha, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting. Termasuk soal perizinan, perlu melibatkan pemilik tanah di Tembagapura, Mimika itu.
"Apakah perusahaan melibatkan pemilik tanah dalam perizinan? Dari awal sebelum memulai bisnis ajak bicara dengan pemilik tanah. Bukan dapat izin dari kabupaten, kota, pusat, terus bilang saya sudah dapat izin, dengan menakut-nakuti rakyat, bilang anda melawan negara. Ada hegemoni penguasa, karena kurangnya partisipasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
