REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pembangunan berbagai proyek strategis nasional dan program prioritas di Jawa Tengah dipercepat. Percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang dimaksud yakni proyek jalan tol Trans Jawa, pembangunan jalur kereta api ganda, perluasan bandara Achmad Yani, serta pengembangan pelabuhan Tanjung Mas, dan juga kawasan industri baru.

Kendati demikian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan percepatan pembangunan proyek strategis nasional tersebut terkendala oleh proses pembebasan lahan.

"Kalau yang kaya infrastruktur kaya jalan itu lahan. Itu yang paling membutuhkan energi untuk bernegosiasi, berdiskusi, dan menjelaskan," kata Ganjar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/2).

Selain itu, percepatan pembangunan juga terkendala oleh sejumlah regulasi. Karena itu, Ganjar menyampaikan sejumlah regulasi yang justru menjadi penghambat harus dipangkas.

"Selebihnya beberapa regulasi yang membikin lama memang harus kita pangkas," kata dia.

Ia mencontohkan masalah pembebasan lahan yang sulit dengan Perhutani dan juga lahan milik Kementerian PU Pera. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata Ganjar, terkendala dengan persoalan harga.

"Lahannya Perhutani dengan PU Pera masih bernegosiasi. Ya kita lapor ke bu Menteri BUMN agar dipanggil saja. Kalau price-nya sesuai ya sudah di bayar saja kan kita tidak bisa menaik-naikan," jelas dia.

Pembebasan lahan tanah, lanjut dia, juga terkendala oleh tanah wakaf dan lainnya. Pihaknya pun saat ini tengah berupaya untuk mempercepat proses pembebasan lahan ini.

Terkait pembangunan proyek jalan tol Trans Jawa, Ganjar menargetkan agar jalan tol tersebut dapat digunakan untuk jalur mudik lebaran nanti. Sedangkan terkait pembangunan bandara Achmad Yani, jalur kereta, serta pelabuhan Tanjung Emas juga diminta untuk dipercepat sehingga dapat mendukung pariwisata Jateng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika