REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bersikap lebih tegas jika PT Freeport tidak kooperatif atau sulit diajak bermusyawarah dan berunding untuk membicarakan kelanjutan usaha produksinya di Papua. Hal itu disampaikan Jokowi setelah meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di gedung olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan ingin mencari solusi yang saling memenangkan satu sama lain. "Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win, kita ingin itu karena ini urusan bisnis," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, sampai saat ini Jokowi masih menyerahkan urusan negosiasi tersebut kepada Menteri ESDM. "Ya nanti dilihat ini kan masih, menteri masih berproses berunding dengan Freeport. Intinya itu saja, kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap, tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.

Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan izin usaha penambangan khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya (KK). IUPK tersebut memosisikan pemerintah sebagai pemberi izin dan lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Ini sekaligus mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika