REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyesalkan sikap Arogansi PT Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap Perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menurutnya, selama ini pemerintah selalu kalah dan menyerah terkait dengan kontrak karya dengan Freeport. Bahkan upaya hilirisasi sesuai UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan, banyak pemegang Kontrak Karya termasuk PT Freeport belum dilaksanakan.
"Terang perilaku korporasi seperti ini telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia. Sayangnya, pemerintah selama ini terang kalah, mengalah dengan dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PTFI. Sementara, SDA kita dan hidup masa depan anak cucu kita sudah dieksploitasi besar-besaran oleh mereka," kata Dahnil, dalam siaran persnya, Ahad (19/2).
Dahnil berharap, Presiden melalui Menteri ESDM, Ignasius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI kali ini. Ia menyatakan, publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan Rakyat Indonesia.
Apalagi, setelah sekian lama tidak satu pun pemimpin negeri ini mampu bersikap tegas melawan arogansi PTFI. Saat ini adalah waktu tepat bila Presiden melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan menghentikan arogansi PTFI.
"Tentu itu akan menjadi legacy positif buat masa depan pengolahan SDA Indonesia," ujarnya.
Jadi, lanjut Dahnil, Pemerintah harus tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul -betul dilakukan. Sebab, bila tidak dieksplorasi saat ini, di masa yang akan datang akan sangat bermanfaat bagi anak Cucu.
Oleh karena itu, dirinya berharap Pemerintah melalui Menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi Myiopic alias Rabun jauh yang hobi eksploitasi, namun lupa kebutuhan masa depan.
"Langkah pertama sudah tepat, dan Saya berharap Pemerintah melalui menteri ESDM, konsisten lawan arogansi PTFI tersebut," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika