REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatra Utara segera dipercepat. Namun, upaya percepatan pembangunan infrastruktur ini terhambat sejumlah masalah.
Menurut Plt Gubernur Sumut Erry Nuradi, percepatan pembangunan infrastruktur ini terkendala oleh pembebasan lahan, yang salah satunya masih disengketakan. "Kami laporkan perkembangannya dan kemudian kendalanya. Salah satu kendala itu di masalah tanah, pembebasan lahan. Karena di atas lahan ada sengketa, misalnya," kata Erry usai mengikuti rapat terbatas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatra Utara, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2).
Ia menjelaskan, pemerintah setempat juga terhambat oleh pembebasan lahan di kawasan hutan. Dalam aturannya, kata dia, pemerintah tidak dapat memberikan ganti rugi kepada penduduk yang bertempat tinggal di kawasan hutan. "Karena kawasan hutan tapi ternyata masyarakat di sana udah tinggal puluhan tahun. Nah ini yang kami minta carikan solusi," ujarnya.
Untuk mempercepat pembebasan lahan di kawasan hutan tersebut, Erry menyampaikan Menteri BPN akan menyiapkan perpres khusus. "Presiden sampaikan dan menteri BPN akan ada perpres khusus yang akan dikeluarkan khusus pembebasan kawasan hutan. Bukan hutan adat. Jadi kendala di daerah banyak, ada aturan yang harus ditaati," jelas dia.
Dalam ratas ini, Presiden membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatra Utara, antara lain jalan tol, pelabuhan Kuala Tanjung, kawasan Danau Toba, proyek Menidangro (Medan-Binjai-Deliserdang-Karo), kawasan industri, dan lain-lain.
Lebih lanjut, Erry mengatakan, Presiden menekankan kembali pelabuhan Kuala Tanjung tetap menjadi hub internasional. Sebab, hal ini akan mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan investasinya dalam proyek ini.
Saat membuka rapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, percepatan pembangunan infrastruktur Sumatera Utara penting dilakukan lantaran berada di jalur yang strategis pelayaran internasional. Percepatan pembangunan ini, kata dia, dapat menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatra, serta berdampak bagi kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei dan juga kawasan industri khusus lainnya.
Pembangunan infrastruktur tersebut juga mempermudah konektivitas antarwilayah di Sumatra Utara serta mendorong laju pertumbuhan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika