REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT. Adhi Karya (Persero) Tbk akan menyiapkan dana sekitarr Rp 7 Triliun untuk melanjutkan proyek LRT. Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan pihaknya mendapatkan Rp 7 Triliun tersebut dari obligasi dan pinjaman perbankan.
Budi menjelaskan, dana ini kemudian dipersiapkan untuk menyediakan sinyal dan membangun lintasan rel. Langkah ini kemudian dikebut karena pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dan memasang target pada 2019 kuartal pertama sudah bisa beroperasi.
"Pemerintah akan cari sisa kurang dananya pada satu bulan ini. Kami harus segera mengadakan sinyal, rel. Tahun ini targetnya 40 persen. Dengan segala kemungkinan pendanaan Adhi sudah siap dari obligasi dan perbankan, ya kira-kira sampai tengah tahun cukup, masih optimistis," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jumat (10/2).
Budi optimistis sebab komitmen pemerintah melalui Dirjen Perkeretaapian yang sudah mensepakati adanya perjanjian bahwa proyek ini akan tetap berlanjut. Ia mengatakan total nilai investasi dari proyek ini berjumlah Rp 23,3 triliun sudah termasuk PPN.
Budi menjelaskan, proyek ini akan fokus pada pembangunan Tahap I. Ia mengatakan pembangunan tahap I merupakan lintasan Cawang-Cibubur, Cawang-Bekasi Timur dan Cawang-Dukuh Atas.
"Pengerjaannya sampai Mei 2019, fisiknya Desember 2018, uji coba sampai Mei untuk 3 jalur (sepanjang) 43,5 km. Di perjanjian ini masih kontraktor belum diubah, kerjasama dengan KAI masih menunggu pemerintah," ujar Budi.
Budi menjelaskan untuk awal tahun ini pihaknya sedang melakukan proses tender untuk pengadaan sinyal, rel dan elektrikal. Untuk penyediaan rolling stock sendiri Adhi Karya menyerahkan hal tersebut pada pihak KAI.
Direktur Jendral Perekeretaapian, Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan pemerintah akan mencari solusi dalam satu bulan kedepan untuk bisa mencari cara untuk menutup kekurangan biaya pembanguan.
"Skema pembiayaan akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Paling lambat satu bulan akan diputuskan," ucap Prasetyo saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jumat (10/2).
Prasetyo mengatakan sampai sekarang pengerjaan LRT masih berpegangan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Namun untuk memperkuat kedua aturan tersebut, dibuatkan suatu perjanjian kontrak antara pemerintah dengan kontraktor, Adhi Karya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika