Rabu 01 Feb 2017 21:23 WIB

Jokowi Minta BUMN tak Monopoli Proyek

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Satria K Yudha
Pekerja sedang menyelesaikan proyek infrastruktur dikawasan Kuningan,Jakarta, Selasa (7/7).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Pekerja sedang menyelesaikan proyek infrastruktur dikawasan Kuningan,Jakarta, Selasa (7/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga (K/L) melibatkan perusahaan atau kontraktor di daerah untuk menggarap proyek. Jokowi tidak ingin proyek-proyek di daerah hanya dikerjakan perusahaan-perusahaan besar dari Jakarta. 

Jokowi pun memberikan perhatian khusus kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini lantaran perusahaan BUMN memiliki banyak anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan. BUMN diingatkan agar tidak mengerjakan proyek sendirian. 

"BUMN punya anak perusahaan, bahkan cucu. Jangan semuanya dikerjakan sendiri‎. Berikan porsi ke daerah, berikan porsi ke usaha kecil, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripuna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2). 

Jokowi mengatakan, pelibatan kontraktor lokal diyakini dapat mendorong perekonomian di daerah.  Apalagi, belanja kementerian dan lembaga terbilang besar. 

Jokowi mencontohkan, kegiatan di Kementerian BUMN bisa mencapai Rp 400 triliun. Kemudian,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki belanja modal Rp 101 triliun. 

"Agar kontraktor yang ada di daerah juga mendapatkan porsi kue-nya. Diperbanyak juga padat karyanya," kata Jokowi. 

Dengan keterlibatan banyak pihak, setiap program kerja pemerintah dinilai akan produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. 

Selain itu, diyakini bisa membuka lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan, menekan kesenjangan dan ketimpangan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement