REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan pada Menteri-menteri di Kabinet Kerja untuk membuat program yang bisa mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan ini bukan hanya dinikmati kalangan tertentu, tapi seluruh masyarakat dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia
"Kembali ingin saya menegaskan bahwa kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang ingin kita wujudkan bukankah kemakmuran untuk orang per orang," kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas terkait kebijakan ekonomi berkeadilan di Istana Bogor, Selasa (31/1).
Jokowi menjelaskan, kemakmuran sudah seharusnya tidak dinikmati oleh sekelompok orang, bukan hanya untuk kemakmuran satu golongan. Kemakmuran yang ini harus diwujudkan menjadi sebuah kemakmuran bersama, berkeadilan, dan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemakmuran seperti inilah yang mendapatkan banyak tantangan. Bahkan sejak Indonesia merdeka, tantangan ini terus bertambah. Meski demikian, tantangan bukan menjadi halangan, tetapi harus dijadikan lecutan agar Pemerintah bisa bersama-sama memperjuangkan kemakmuran tersebut.
Menurut Jokowi, untuk memujudkan kemakmuran bersama terdapat tiga syarat pokok. Pertama, keberpihakan, kemudian usaha bersama dengan semangat kebersatuan dan gotong royong, dan terakhir adalah upaya mencapai kemakmuran berkeadilan harus dilakukan secara inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang baik suku, agama, ras, serta golongan.
Pada Desember 2016, Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengkaji sebuah kebijakan yang komprehensif guna mengatasi ketimpangan ekonomi sosial. Meskipun dalam dua tahun terakhir ada perbaikan ketimpangan sosial dengan diukur melaluo gini ratio yang turun dari 4,1 menjadi 3,9, hal ini tidaklah cukup.
"Ketimpangan ini harus terus kita usahakan," papar Jokowi.
Baca juga, Bloomberg tak Menyebut Jokowi Pemimpin Terbaik Asi-Australia 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika