REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pihaknya masih terus memperhatikan langkah-langkah yang akan diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam perdagangan yang saat ini diperkirakan akan lebih proteksionis.
"Kami dari Pemerintah masih memperhatikan sejauh mana. Didengungkan dalam kapanyenya kan akan mengutamakan Amerika. Dampaknya misalkan produk Cina sulit mengalir ke AS, produk-produk itukan seperti air mengalir mencari-cari celah, Indonesia menjadi salah satu celahnya kan. Kita mengupayakan apa saja langkah kita," katanya di Jakarta, Kamis (26/1).
Hal itu disampaikan Nurwan di Jakarta, Kamis (26/1), menjawab pertanyaan wartawan terkait dampak perubahan kebijakan perdagangan AS seiring dengan naiknya Donald Trump sebagai Presiden.
Presiden Trump sejak disumpah menjadi Presiden pada 20 Januari 2017, diberitakan telah menandatangani kebijakan AS keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP), kerja sama sejumlah negara dalam perdagangan bebas yang digagas oleh Presiden Amerika sebelumnya Barack Obama.
Presiden Trump sendiri diprediksi akan menganut kebijakan yang lebih protektif dalam perdagangan.
Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia E Marinto mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya juga belum dapat memprediksi pengaruhnya terhadap industri di e-commerce. Menurut CEO Blanja.com tersebut, e-commerce tetap berdiri di atas industri retail offline. Bila di industri retail offline tersebut terkena dampaknya, maka mungkin juga akan terdampak. "Kita prihatin kalau offline terdampak," katanya.
CEO Bhineka.com Hendrik Tio mengatakan, tidak khawatir terhadap 'efek Trump' saat ini. Justru perhelatan Pilkada 2017 saat ini berdampak kurang positif terhadap perdagangan elektronik (e-commerce).
"Lebih banyak hebohnya, karena ini awal tahun seharusnya bagus naiknya ya, tapi karena pilkada orang lebih heboh di medsos daripada belanja (e-commerce). Kita berharap ini cepat berlalu," kata Ketua Dewan Pembina idEA tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika