Rabu 25 Jan 2017 08:03 WIB

DPR Tanyakan Kabar 800 Pilot Indonesia Menganggur ke Menhub

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bilal Ramadhan
Ilustrasi Pilot Pesawat
Foto: pixabay
Ilustrasi Pilot Pesawat

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Komisi V DPR RI akan mempertanyakan perihal kabar adanya banyak pilot asing yang bekerja di Indonesia kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya, pengamat keudaraan dan penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) menyebutkan bahwa ada 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia, sementara secara bersamaan terdapat 800 pilot Indonesia tidak dapat bekerja.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. "Menhub berjanji akan mengubah aturan, tapi kita akan coba dalami lagi sejauh mana implementasi perubahan aturan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana dalam keterangan tertulisnya, semalam.

Kemarin, IAAW bertemu dengan DPR RI khususnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam kesempatan itu, IAAW memaparkan kondisi udara Indonesia yang terancam oleh asing. Yudi pun berterima kasih atas aduan tersebut karena telah fokus mengawal persoalan kedaulatan di wilayah terdepan Indonesia.

Yudi menegaskan bahwa persoalan yang diadukan tersebut akan dibawa saat rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan hari ini, Rabu (25/1). Menyangkut soal wilayah informasi penerbangan atau flight information region (FIR), Yudi mencoba memetakan dan melakukan pendalaman atas hal tersebut. Yudi telah mendorong agar Menhub Budi Karya dapat membenahi segera mungkin.

Komisi V akan bekerja sama dengan Komisi I khususnya terkait dengan kedaulatan Indonesia. "Saya mendorong agar Komisi I dapat bersuara menyelesaikan persoalan ini,” kata legislator PKS dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

Menurut pemaparan dari IAAW, FIR Singapura berada di atas perairan Selat Malaka yang merupakan alur lalu lintas laut yang tersibuk di dunia. Singapura memerlukan areal untuk dijadikan daerah latihan bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut miliknya. Bahkan, IAAW menilai kawasan tersebut telah masuk dalam strategi Singapura untuk mengendalikan poros maritim di Laut Cina Selatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement