REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengaku sedang mencerna arah kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam pidato pelantikannya pada Jumat (20/1) lalu, Trump menekankan akan mendahulukan kepentingan nasional AS. Padahal kepentingan AS tak selalu sejalan dengan ekonomi global.

Sri menyebutkan, pemerintah Indonesia saat ini memonitor dua hal yakni arah kebijakan Presiden Trump dan reaksi pasar global. Menurutnya, pasar global saat ini masih dalam kondisi mengobservasi lanjutan kebijakan Trump setelah memulai bekerja di Gedung Putih.

Hal ini bisa terlihat melalui fluktuasi nilai tukar dolar AS yang sempat menguat tepat setelah Trump dilantik, namun kembali sedikit melemah pada Senin (23/1).

"(Pasar) kita cukup besar. Maka kita terus tingkatkan investasi untuk perkuat ekonomi domestik agar tak terombang-ambing, akibat statement (Trump) di market," ujar Sri di Kementerian Keuangan, Senin (23/1).

Bentuk investasi yang ia maksud bersifat jangka panjang termasuk di sektor Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penguatan investasi jangka panjang, menurutnya, paling tepat dilakukan untuk mengimbangi melemahnya komitmen investasi di seluruh dunia.  "Kami jaga terus maka kalau ada yang tidak pasti, tidak pengaruhi komitmen," ujar Sri.

Ekonom senior Faisal Basri menilai, arah kebijakan ekonomi Trump ke depan tidak akan banyak berpengaruh kepada Indonesia. Ia beralasan, nilai ekspor AS ke negara-negara di Asia Pasifik justru lebih tinggi dibanding ke Eropa. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi strategis bagi AS sebagai mitra dagangnya.  "Jadi masa dia ingin memusuhi kita? Ndak realistis," kata Faisal.

Baca juga,  Donald Trump Menangkan Pilpres AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika