REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan jika pemerintah mau menggenjot penerimaan dari cukai rokok, maka mestinya juga berhati-hati menerapkan kebijakan tentang pengendalian industri hasil tembakau. Terlebih, Jawa Timur memiliki 47 persen dari total lahan tembakau secara nasional ada di Jawa Timur.
“Dapil saya dapil rokok, di Pasuruan banyak sekali petani rokok,” ujar Misbakhun dalam rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani, Rabu (18/1).
Misbakhun menambahkan, sebaiknya untuk sementara waktu pemerintah menghindari pembicaraan soal pengendalian tembakau. Menurutnya, justru pemerintah mestinya melindungi para petani tembakau. “Kita bicara penerimaan saja,” katanya.
Namun, Misbakhun pun mengakui upayanya untuk melindungi konstituennya memang selalu ditentang oleh kelompok anti-tembakau. Salah satu inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan itu pun mengaku selalu menghadapi penentangan.
“Saya inisiator RUU Pertembakauan yang dilawan oleh kelompok anti tembakau. Saya ingin pemerintah serius melindungi kepentingan industri dan petani tembakau,” harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
