REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua MPR, Zulkifli Hasan meminta presiden Joko Widodo menunda kebijakan-kebijakan menaikan harga beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti kenaikan tarif STNK, BPKB, listrik dan lainnya.
“Menurut saya, apa tepat situasi sekarang ini menaikan tarif STNK, BPKB, menaikan listrik dan macam-macam, itu belum tepat,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui seusai acara Asosiasi Mesjid Kampus Indonesia (AMKI) di mesjid Al-Furqon Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Sabtu (14/1).
Ia menuturkan, jika kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai membaik serta kesenjangan di kalangan masyarakat sudah berkurang, maka hal tersebut boleh dilakukan. Namun, untuk sementara ini lebih baik ditunda hingga kondisi perekonomian Indonesia dan masyarakat lebih baik.
Dirinya mengaku mengapresiasi presiden yang mengungkapkan 2017 sebagai tahun mengurangi kesenjangan. Hal itu dinilai sebagai bentuk respon terhadap keluhan masyarakat. Namun, saat ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru bertentangan dengan pernyataannya sendiri.
“Tapi beritanya itu, kebijakannya lainnya muncul bertentangan dengan pernyataan presiden untuk menurunkan kesenjangan dengan menaikan harga,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika