REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 8,56 triliun. Dana ini naik 4,7 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 8,1 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Sonhaji, mengatakan, anggaran ini terdiri atas belanja langsung sebesar Rp 6,59 triliun atau 77 persen dan belanja rutin Rp 1,96 triliun atau 23 persen.
Menurutnya, proporsi APBD Surabaya ini dinilai ideal oleh pemerintah pusat. Sebab, mayoritas daerah lain baik provinsi maupun kabupaten/kota, proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin. Yang termasuk belanja rutin ini antara lain gaji pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, dan belanja pemeliharaan.
“Jarang daerah yang punya belanja langsung sebesar Surabaya. Artinya kapasitas fiskal kita bagus, hasilnya dipakai untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya dalam konferensi pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (10/1).
Agus menjelaskan, belanja langsung tersebut terdiri dari berbagai sektor. Sektor utama yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masing-masing porsinya 24 persen, 11 persen, dan 11 persen dari total anggaran. Anggaran untuk sektor pendidikan besarannya Rp 2,05 triliun, sektor kesehatan sekitar Rp 941 miliar, dan infrastruktur Rp 941 miliar.
Sisanya, dialokasikan untuk sektor lainnya seperti dana sosial, promosi wisata dan perdagangan. “Dana sosial untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan lansia, disabilitas maupun anak yatim ini dananya lebih dari Rp 100 miliar,” imbuhnya.
Agus menekankan, anggaran pendidikan dan kesehatan ini sudah melampaui ketentuan undang-undang yang masing-masing mewajibkan pendidikan minimal 10 persen dan kesehatan 20 persen dari total APBD.
Terkait sektor infrastruktur, tahun ini Pemkot berencana menyelesaikan frontage road (FR) sisi barat dan jalur middle east ring road (MERR).
Selain itu, pembangunan fisik empat SMP dan beberapa gedung SD, rehabilitasi sejumlah puskesmas antara lain Puskesmas Banyu Urip, puskesmas pembantu Kedung Cowek, Puskesmas Asem Rowo, Puskesmas Pakis, dan Puskesmas Sawah Pulo. “Pemkot juga akan menambah laboratorium kesehatan daerah, biar lebih mudah untuk pengecekan sesuatu karena sudah punya sendiri,” ujarnya.
Di samping itu, Pemkot juga akan fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan kepada para SKPD. APBD juga menyisihkan anggaran untuk pendanaan bagi SMA/SMK. Meskipun kini kewenangan SMA/SMK berada di provinsi, namun Pemkot Surabaya telah menganggarkan dana bantuan untuk SMA/SMK di Kota Pahlawan. “Ini masih dicarikan mekanismenya, tapi sudah dianggarkan di APBD,” tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika