REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan, H Karli Hanafi Kalianda mengatakan, prospek usaha komoditas tersebut belakangan ini sudah mulai berkurang dan tidak lagi menggembirakan. Pasalnya, baik harga jual tandan buah segar maupun produk perkebunan tersebut berupa minyak mentah sawit (CPO) tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Sedangkan pembiayaan untuk pengusahaan dan perawatan perkebunan kelapa sawit tersebut mahal. "Seperti tenaga kerja dan sarana produksi seperti pupuk, semuaya mahal," kata Karli, Rabu (4/1).
Namun pebisnis yang kini anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel tersebut tidak menyebut atau merinci perbandingan antara biaya operasional dengan hasil jual produksi usaha perkebunan kelapa sawit itu. Namun laki-laki kelahiran Banjarmasin, 26 Agustus 1952 tersebut masih optimistis usaha perkebunan kelapa sawit pada saatnya nanti membaik dan menggembirakan kembal.
"Karena banyak produk-produk ikutan lain yang membutuhkan produk dari perkebunan kelapa sawit, yang menjadi kebutuhan orang banyak pula, seperti minyak goreng, serta kosmetik," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
Selaku wakil rakyat, dia menyatakan, akan membicarakan permasalahan perkebunan kelapa sawit tersebut dengan kawan-kawannya dalam Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian secara umum (termasuk perkebun). "Salah satu permasalahan bagi usaha perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit ialah pupuk yang harganya cukup tinggi, tanpa subsidi, terkecuali perkebunan rakyat," katanya.
Di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut dalam belasan tahun belakangan usaha perkebunan kelapa sawit semakin bertambah, dan merambah lahan gambut serta lebak (rawa monoton).
Jika pada 1980-an perkebunan kelapa sawit baru ada di Kabupaten Kotabaru, wilayah timur Kalsel, kini hampir di semua kabupaten/kota di provinsi ini juga terdapat usaha perkebunan komoditas tersebut. Kecuali Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.
Usaha perkebunan kelapa sawit di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel tidak hanya oleh perusahaan besar swasta nasional. Tetapi juga masyarakat dengan sistem koperasi dan pola kemitraan plasma dengan perkebunan inti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
