REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan DKI Jakarta menjadi pusat keuangan syariah internasional. Ia menyebut, konsep untuk menjadikan Jakarta sebagai kiblat keuangan syariah di dunia tengah dirancang pemerintah.
"Masih digodok oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nanti kalau sudah matang akan disampaikan ke saya," ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara di Istana Negara, Jumat (23/12).
Bagi Jokowi, keinginan untuk menjadikan Ibu Kota sebagai pusat keuangan syariah internasional merupakan target yang realistis. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga potensi pasarnya amat besar.
Selain bank dan asuransi syariah, sambung Jokowi, banyak hal lain yang bisa dikembangkan untuk mendukung target tersebut, antara lain wisata syariah, restoran halal dan industri syariah.
Namun begitu, Presiden mengatakan bahwa potensi yang besar tersebut belum dimaksimalkan. Pemerintah mencatat, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai angka lima persen. Jauh tertinggal dibanding Malaysia yang sudah melebihi angka 30 persen.
"Oleh sebab itu ruang yang masih besar tersebut akan terus kita kejar. Karena memang potensi dan kekuatannya kita miliki, kenapa tidak kita maksimalkan," kata Presiden.