REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengungkapkan persoalan di sektor industri di Indonesia saat ini masih berkutat di permasalahan administrasi. Sektor industri Indonesia, kata dia, belum melaju pada pengembangan teknologi.

Arcandra dalam konferensi Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) di Jakarta, Sabtu (10/12) mengatakan, koordinasi di subsektor kelistrikan, mineral, energi baru terbarukan, dan migas masih membicarakan penyelesaian terkait administrasi yang mengatur implementasi sektor energi.

"Kalau kita lihat dari Ditjen Kelistrikan misalnya, kita problem-nya banyak di administrasi. Kita masih berkutat tentang IPP, Independent Power Producer, seperti apa kita kelola, bagaimana hubungan IPP dengan PLN. Kita belum bicara mengenai teknologi yang cocok untuk membuat kelistrikan jadi lebih baik," kata dia.

Di sektor mineral, kata Arcandra, penyelesaiannya masih dalam pembahasan undang-undang minerba. Sementara sektor energi baru terbarukan masih membicarakan perihal tarif. Dia juga mengatakan saat ini aduan yang kerap datang ke Kementerian ESDM juga kebanyakan merupakan permasalahan administrasi.

Arcandra memberikan satu contoh kasus negara Peru yang merupakan negara kecil berani melakukan pengembangan teknologi di bidang migas dalam pengeboran minyak di lepas pantai yang daerahnya sangat sulit untuk akses. "Dari teknologi yang belum ada sebelumnya, mulai Januari 2011 selesai Oktober 2012. Hanya 20 bulan, kurang dari dua tahun jadi," kata Arcandra.

Dia mengatakan Indonesia harus belajar dari Peru dalam hal tersebut agar bisa mengembangkan teknologi untuk digunakan di bidang energi. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Arcandra meminta para lulusan ITB untuk berkontribusi dalam memberikan inovasi-inovasi terkait teknologi industri di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika