REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung upaya pemerintah yang mengarahkan bank menerapkan kebijakan pengucuran kredit ramah lingkungan.
Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, kredit ramah lingkungan ini sejalan dengan kebijakan sustainable finance yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014 silam. “Akan lebih efektif jika ada negosiasi nasional. Perbankan hanya memberikan kredit kepada industri yang ramah lingkungan,” ujar Aher, di Bandung, Senin (5/12).
Aher mengatakan, Pemprov Jawa Barat merupakan salah satu pemegang saham PT BPD Jabar dan Banten Tbk (Bank BJB) yang menandatangani uji coba green banking yang dicanangkan oleh OJK sejak 2014 silam untuk mewujudkan sustainable finance. Jika kebijakan itu diterapkan, tentunya akan ada sanksi yang diberikan kepada pihak bank yang memberi kredit bagi industri tidak ramah lingkungan.
Selain sanksi untuk bank, kata dia, industri yang tidak ramah lingkungan pun akan diberikan sanksi yang sama. Sanksi tersebut, merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelamatkan lingkungan di masa depan. "Sehingga pembangunan berkelanjutan akan tercapai,” katanya.
Aher menilai, perangkat ramah lingkungan tersebut harus segera disiapkan sebaik-baiknya. Aher juga berharap, cara ini bisa mengubah dari swasembada energi berbasis fosil menjadi swasembada berbasis energi berkelanjutan. “Kami masih dapat akses lahan, air bersih dan pangan. Kalau lingkungan tidak diselamatkan bagaimana nasib generasi masa depan nanti,” katanya.
Seperti diketahui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun roadmap sustainable finance yang diturunkan dalam program green banking. Sebanyak delapan bank sudah menandatangani pilot project ini yaitu PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BPD Jabar dan Banten Tbk (BJB).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
