REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari ini, Rabu (30/11), menandatangani Perjanjian Kerja Sama mengenai Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan Bagi Peserta Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Kerja sama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (MW).
Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, mengatakan dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu MW, diperlukan dukungan terkait pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu tenaga kerja terampil dan memiliki kompetensi sesuai bidang yang diperlukan. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk pemenuhan SDM yang terampil dan kompeten dalam proyek tersebut.
“Mengingat program 35 ribu MW akan menyerap tenaga kerja sangat besar, kerja sama ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing,” ujar Jarman di Jakarta, Rabu (30/11).
Ruang lingkup dari kerja sama ini meliputi pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi; pengembangan kompetensi peserta pelatihan kerja di BLK. Kemudian pengembangan instruktur dan tenaga kepelatihan; pemetaan kebutuhan tenaga kerja bidang ketenagalistrikan; penyediaan pangkalan data (database) lulusan pelatihan kerja bidang ketenagalistrikan, juga fasilitasi program on the job training (OJT) bagi peserta pelatihan kerja; serta fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan kerja.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan kerjasama ini momen strategis dalam membangun komitmen memenuhi kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. "Delapan bulan lalu kita bertemu asosiasi ketenagalistrikan dan menggambarkan betapa menantangnya dalam pemenuhan tenaga di bidang listrik untuk mempersiapkan pembangunan 35 ribu MW," ujar Khairul.
Ia berharap tahun ini masalah pondasi dalam memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi pekerja bisa diselesaikan. Sehingga bisa menhasilkan tenaga kerja dengan SDM yang kompeten. "Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi harus betul-betul kita jaga," ujar Khaerul.