Senin 07 Nov 2016 16:24 WIB

Menperin Janji Selesaikan Peta Jalan Industri Perikanan Satu Bulan

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
Aktivitas pekerja membongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Palelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (6/10)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Aktivitas pekerja membongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Palelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (6/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Melalui Inpres tersebut, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta untuk membuat sejumlah peta jalan dan kebijakan tertentu yang bisa mendorong sektor perikanan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato berjanji akan menyelesaikan peta jalan tersebut dalam satu bulan ke depan. Peta jalan ini diharap tidak hanya berfokus dalam industri penangkapan ikan, cold storage, dan ekspor ikan, tetapi juga lifestyle masyarakat Indonesia di masa depan.

"Lagi kami buat (peta jalan), masih dalam pembahasan. Karena kami masih konsolidasi data perikanan, utilisasi industri dan konsumsi masyarakat. Satu bulan bisa selesai," kata Airlangga  dalam Rakernas Kadin, di Jakarta, Senin (7/11).

Airlangga menjelaskan, sektor industri perikanan sebenarnya memiliki potensi yang sangat tinggi. Sayang dalam dua tahun terakhir investasi di sektor ini masih belum berkembang bahkan cenderung menurun. Dengan adanya peta jalan yang tengah dirancang pemerintah, diharap bisa mendorong pertumbuhan industri perikanan nasional.

Sejauh ini persoalan di sektor perikanan, kata dia, memang cukup banyak. Di sisi produksi nelayan, adanya sejumlah peraturan di KKP membuat jumlah ikan yang dihasilkan nelayan semakin berkurang. Aspek lain, industri perikanan juga masih kesulitan gudang pendingin sehingga banyak produk nelayan yang justru tidak terpakai ketika masuk ke pengolahan di industri.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo menuturkan, peta jalan yang dibahas oleh Kementeriannya sudah masuk ke Sekretariat Kabinet. Salah satu poin yang diusulkan KKP adalah pengembangan 12 lokasi pulau terdepan. "Kita akan ada pengembangan di pulau terdepan di 12 lokasi mulai dari Aceh sampai timur. Dari hasil 12 kawasan ini bisa diekspor ke negara tetangga," kata Nilanto.

Nilanto menyebut, pemerintah juga akan melakukan rehabilitasi pelabuhan-pelabuhan ikan, sehingga Indonesia mempunyai pasar ikan modern. Salah satu pasar pelabuhan yang telah direhabilitasi adalah Pelabuhan Muara Baru.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement