REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan kehadiran Pusat Logistik Berikat (PLB) yang terbentuk sejak Maret 2016 dapat menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di kawasan Asia Pasifik.
"PLB diharapkan mampu menjadi daya tarik untuk hub logistik di Asia Pasifik, sehingga ada efisiensi biaya logistik dan keuntungan kemudahan distribusi barang di kawasan ini," kata Sri Mulyani dalam acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) di Jakarta, Rabu (19/10).
Sri menjelaskan dengan menjadi hub logistik di kawasan Asia Pasifik, maka Indonesia tidak akan bergantung dari Singapura maupun Malaysia yang selama ini memiliki kelebihan dalam jaringan konektivitas logistik di regional. "Kawasan Asia Pasifik saat ini menjadi kawasan sehat di lingkungan ekonomi global, maka pembentukan PLB ini bisa memberikan manfaat sebagai zona logistik perdagangan baru," ujarnya.
Sri mengatakan pembangunan PLB sangat penting untuk mengurangi waktu inap di pelabuhan dan fasilitas ini memberikan banyak keuntungan karena bisa menekan biaya ekonomi tinggi serta menciptakan pemerataan pertumbuhan. "Dengan adanya PLB maka tidak ada penumpukan barang di pelabuhan utama yang selama ini menjadi unsur penciptaan biaya ekonomi tinggi," katanya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan kehadiran PLB, selain bisa menekan biaya penimbunan hingga 25 persen, juga bisa menekan waktu bongkar muat hingga barang keluar pelabuhan (dwelling time) hingga 1,2 hari. Selain itu, menurut Heru, PLB bisa memberikan pasokan barang impor lebih cepat kepada industri nasional dalam hitungan menit sesuai kebutuhan. "Untuk bahan baku industri yang secara spesifik waktu clear-nya hanya 15 menit, dan kita bisa memberikan layanan 7x24 jam. PLB juga siap memperluas gedung dan area penyimpanannya," kata Heru.
Meskipun PLB memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk, pajak impor dan kemudahan lainnya, namun Heru menyakini masuknya industri luar negeri ke PLB bisa memberikan tambahan pemasukan dari sisi PPh Badan. "Dengan adanya PLB, perusahaan yang menimbun di luar negeri mau pindah ke dalam negeri dan bisa menghasilkan keuntungan yang bisa mendorong penerimaan pajak," kata Heru.
Heru mengharapkan nantinya PLB secara paralel bisa melengkapi program tol laut yang telah dicanangkan pemerintah agar proses industrialisasi di daerah bisa berjalan dengan lebih efektif dan sektor perdagangan berkembang lebih pesat. "Kita menyiapkan pusat logistik di pelabuhan, supaya angkutan laut yang beroperasi nantinya juga membawa muatan pulang, terutama barang komoditas strategis yang bisa diekspor bagi Indonesia," ujarnya.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah meluncurkan PLB pada Maret 2016 yang merupakan gudang multifungsi untuk menampung barang ekspor impor serta menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid II. Fasilitas yang dinilai positif ini bertujuan untuk mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di wilayah Asia Pasifik.
Hingga sekarang, pemerintah telah membangun 28 PLB yang melayani berbagai sektor seperti minyak dan gas, pertambangan, pemeliharaan (maintenance), perbaikan dan reparasi (repair and overhaul), otomotif dan farmasi. Sekitar sepuluh PLB akan dibangun dalam waktu dekat setelah melalui proses konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta kolaborasi dengan asosiasi maupun pemain utama di industri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika